Harus Pemerintah


Catatan Bayu Krisnamurthi 28 September 2020

Mengapa orang Indonesia sangat mengandalkan pemerintah? Bahkan boleh jadi telah menjadi terobsesi dengan pemerintah? Semua hal seolah harus lewat pemerintah atau dilakukan oleh pemerintah, bahkan banyak hal dianggap hanya dapat terjadi jika ada peran pemerintah.

Mungkin hal itu karena memang orang Indonesia benar-benar mencintai Pemerintah dengan seluruh pegawai negerinya. Atau memang karena Pemerintah telah demikian bagus berperannya sehingga masyarakat telah sangat puas menikmati kualitas pelayanan dan pemerintahan terbaik. Tetapi apa memang demikian?

Obsesi pada pemerintah dapat dilihat mulai dari banyaknya keinginan menjadi Pegawai Negeri, atau yang sekarang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai Pemerintah.  Kabarnya, tahun 2014 ada 2,5 juta pelamar untuk 40 ribu posisi dalam pemerintahan. Tahun 2018, jumlah posisi yang tersedia naik menjadi 150 ribu, dan pelamarnya naik menjadi 5 juta orang. Tak jarang terdengar cerita-cerita bagaimana pelamar atau keluarganya harus menyediakan uang puluhan juta rupiah agar dapat diterima menjadi pegawai pemerintah. Dan tampaknya kondisi besarnya minat menjadi pegawai pemerintah terjadi relatif merata di seluruh negeri apapun latar belakang budaya setempatnya.

Tentu banyak faktor yang membuat jutaan warga masyarajat ingin menjadi bagian dari Pemerintah setiap tahunnya. Rangkuman catatan media menunjukkan bahwa para pelamar calon pegawai Pemerintah itu menyatakan motif utama mereka adalah karena gaji yang pasti plus tunjangan yang menarik, adanya uang pensiun, kepastian dan kemudahan pekerjaan, bisa bepergian ke berbagai daerah dan luar negeri, serta memenuhi permintaan orang tua.

Kajian sosio antropologis menyebutkan orientasi yang kuat pada Pemerintahan terbawa sejak dari zaman feodal yang kemudian berlanjut dengan masa penjajahan. Yang aman, sejahtera, terpandang, dan terhormat adalah yang berada di pusat kekuasaan, di pemerintahan. Pemposisian pemerintah sebagai yang berkuasa dan masyarakat adalah yang dikuasai tidak serta merta hilang meskipun setelah kemerdekaan Indonesia menyepakati penggunaan sistem demokrasi dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Praktek-praktek sosial politik yang terjadi sepanjang sejarah republik ternyata disana-sini memang masih menyiratkan posisi “yang berkuasa” dan “yang dikuasai” itu. Akibatnya, ada dorongan alamiah dari “yang dikuasai” untuk merubah diri menjadi “yang berkuasa”.

Filosofi pemerintah sebagai ‘civil servant’ atau ‘pelayan sipil’ yang melayani masyarakat masih tetap berada dalam bayang-bayang konsep ‘pamong praja’ yang secara tersurat berarti yang ‘ngemong’ (mengasuh, membimbing, mendidik) para ‘praja’ (warga masyarakat).  Jadi, memang seolah-olah ada kesan bahwa masyarakat itu bukan ‘pembayar pajak yang harus dilayani’ tetapi adalah yang lemah, kecil, dan tak tentu arah; sehingga perlu diasuh dan dibimbing oleh yang ‘serba bisa’ dan ‘serba kuasa’: pemerintah.

Jika tesis itu benar, maka menjadi terjelaskan mengapa masyarakat ‘merestui’ jutaan pemuda-pemudinya untuk memperebutkan beberapa ribu posisi pegawai pemerintah, yaitu karena ingin merubah ‘nasib’ dari posisi yang lemah tak-kuasa dan tak-bisa menjadi sesuatu yang dipandang lebih bisa dan lebih kuasa. Hal itu kemudian terlihat konsisten dengan pandangan dan perilaku masyarakat pada sisi lainnya, yaitu untuk (selalu) menuntut Pemerintah yang serba bisa dan serba kuasa itu menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Mulai dari menaikkan harga gabah petani hingga mengobati wabah penyakit.  Sedemikian kuat tuntutan itu sehingga kadang terasa ada kontra logika, seperti pernyataan di salah satu diskusi: agar petani dapat merdeka dan sejahtera maka pemerintah harus campur tangan sangat aktif dalam semua kegiatan petani. Bukankah jika pemerintah campur tangan dalam semua kegiatan petani, jadinya petani itu tidak merdeka?

Orientasi kepada pemerintah yang sangat kuat itu bisa jadi adalah alasan mengapa Pilkada menjadi sangat penting. Sedemikian pentingnya sehingga wabah yang mampu menghentikan anak-anak berangkat ke sekolah, menghentikan orang-orang yang ingin pergi beribadah, menghentikan orang-orang pergi berkantor; tetap tidak mampu menghentikan Pilkada. Dan masyarakat juga tetap antusias menyambutnya, tetap ramai membicarakannya, dan tetap banyak yang hadir pada ‘hajatan kampanye’ yang menyertainya.

Fakta bahwa saat ini telah ada sekitar 4,5 juta pegawai pemerintah, menghabiskan sekitar 30% belanja pemerintah pusat, bahkan hingga 65% belanja beberapa pemerintah daerah; dengan berbagai kasus rendahnya kualitas pelayanan publik, inefisiensi, maladministrasi, salah kebijakan, bahkan korupsi; tentu merupakan peringatan yang jelas bahwa harus ada pembenahan yang mendasar.  Tetapi ironisnya harapan terbesar untuk mendudukan peran pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi lebih optimal, proporsional dan objektif sekaligus konstitusional, terletak pada pemerintah sendiri.  Pemerintah perlu sangat hati-hati dan cermat dengan pengertian “pemerintah harus hadir”. Pemerintah sendiri yang perlu berusaha membuat masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa “semua harus pemerintah”, bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak “serba bisa” dan tidak “serba kuasa”. Tetapi apakah itu mungkin terjadi?

Guyonan yang pernah dilontarkan seorang budayawan menjadi layak direnungkan, mungkin sambil tersenyum. Sang budayawan mengatakan: “Saya nggak mau jadi Kepala Dinas” “Kenapa?” “Lha kan saya ini rakyat, lewat Pemilu rakyat sudah milih Bupati. Bupati itu petugas pilihan rakyat, untuk ngurusi kabupaten ini. Bupati memilih pembantunya, namanya Kepala Dinas. Jadi, Kepala Dinas itu pembantunya petugas saya. Lagi pula, sebagai rakyat saya juga sudah milih wakil saya di DPRD. Kepala Dinas kan harus lapor DPRD juga. Kalo saya jadi Kepala Dinas, lha artinya saya turun derajat dua kali, sudah jadi pembantunya petugas saya, harus lapor ke wakil saya pula.  Nggak mau ah.”

Semoga rakyat tetap bisa dan kuasa untuk tersenyum.–


Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*