PB Wanita Al Irsyad Menyampaikan Saran Kepada Anggota Panja Komisi VIII DPR RI.


FGD RUU KUHP dan RUU P-KS…PB Wanita diwakili oleh Dr. Endang Rudiatin  dan  Mutmainnah S.Ag

PB Wanita Al Irsyad dalam FGD RUU KUHP dan RUU PKS di kantor pusat MUI, menyampaikan saran kepada anggota panja komisi VIII DPR RI agar RUU PKS dipetieskan saja bila mengundang kontroversial yang tidak berkesudahan, terutama yang bertentangan dengan kaidah kaidah Islam.
Dalam kesempatan tersebut, PB Wanita Al Irsyad juga mengecam para anggota dewan, seolah mengacuhkan para mahasiswa yang berdemo dimana salah satu tuntutannya terkait kontroversial kedua RUU tersebut.

Selanjutnya mereka meminta penjelasan terhadap pasal-pasal yang dianggap sudah mengakomodir nilai nilai Islam dan tidak bertentangan dengan kaidah moral agama. Permohonan tersebut diajukan merespon pernyataan Arsul Sani yang mengatakan bahwa banyak pasal yang mengakomodir nilai-nilai Islam. Penjelasan tersebut penting mengingat RUU tersebut belum tersosialisasi kan ke masyarakat. PB Wanita Al Irsyad menganjurkan untuk dibuat semacam diskusi publik agar anggota panja DPR dan masyarakat yang akan dikenai UU tersebut memiliki kesamaan pemahaman dan keterlibatan dalam penyusunan RUU KUHP yang selanjutnya akan menjadi payung hukum bagi berbagai peraturan di Indonesia. Setiap pengesahan RUU di DPR disarankan melalui uji publik, sebagai bukti berjalannya fungsi demokrasi.

PB Wanita Al Irsyad juga mempertanyakan tentang landasan dibuatnya pasal-pasal tentang korupsi dan penghinaan terhadap kepala negara yang mengundang kontroversi. Endang Rudiatin dan Mutmainah yang mewakili PB Wanita Al Irsyad, menyatakan sesungguhnya mereka sangat bersyukur terhadap upaya dibuatnya payung hukum bagi perlindungan perempuan dan anak perempuan. Menurut Endang Rudiatin PB Wanita Al Irsyad memiliki binaan para napi wanita rutan Pondok Bambu dengan berbagai permasalahan termasuk kasus kejahatan seksual, adanya payung hukum tersebut memberi perlindungan wanita dan anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Ia mengapresiasi upaya tersebut. FGD RUU KUHP dan RUU PKS di gedung MUI jalan proklamasi tersebut menghadirkan narasumber anggota panja Arsul Sani dari fraksi PPP dan Marwan Dasoppeng dari fraksi PKB.

Acara ini dipandu oleh Wakil Ketua Umum MUI pusat Zainut Tauhid Sa’adi.


Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*